Demokrasi yang di terapkan dindonesia tahun 1945_1966.dalam demokrasi ini pemerintah banyak memberikan kebebasa berpolitik

Demokrasi Terpimpin

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959, Indonesia kembali kepada UUD 1945. Namun, pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden yang sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan konstituante tahun 1957, melaksanakan idenya. Beberapa ciri demokrasi terpimpin yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu :

1. Adanya perwakilan rakyat dan sistem pemerintahan presidensil

Adanya perwakilan rakyat menunjukkan pada masa ini sistem pemerintahan demokrasi tetap dilaksanakan meskipun dengan gaya berbeda. MPRS dan DPAS dibentuk tidak berdasarkan pemilihan umum, namun anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden Sukarno. Sedangkan ciri-ciri pemerintahan presidensil dibentuk mengikuti UUD 1945 dan mengingat kabinet parlemnter gagal memenuhi tugas dan tanggungjawabnya.

2. Kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga membentuk kabinet kerja, di mana para menteri bertanggungjawab kepadanya.

3. Kekuasaan presiden tak terbatas

Kalau yang disebutkan di atas adalah ciri demokrasi secara umum yang dilaksanakan pada periode ini, maka kekuasaan presiden tak terbatas merupakan ciri khas demokrasi terpimpin yang ada di Indonesia. Presiden mempunyai kekuasaan hampir tanpa batas. Presiden menunjuk anggota DPRS, DPAS, dan MPRS sekaligus ketuanya. Sementara para ketua lembaga negara tersebut juga menjabat sebagai menteri di bawah presiden. Sehingga secara tidak langsung presiden menguasai semua lembaga negara. Bahkan presiden dapat membubarkan DPRGR ketika tidak menyetujui RAPBN yang disusun oleh pemerintah.

4. Dibentuknya poros Nasakom

Padahal jelas dalam UUD 1945, Indonesia tidak mengakui komunis yang tidak beragama dan tidak memeprcayai adanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaanya membuat benturan antar kelompok dalam masyarakat semakin tajam.

5. Penyederhanaan partai

Fungsi partai politik yang sangat banyak disederhanakan meskipun pemilihan umum belum akan diadakan kembali. Penyederhanaan partai ini dibuat dengan maksud memudahkan dan memperkecil pengaruh antar kelompok dan golongan. Beberapa partai dibubarkan juga karena mempunyai pikiran yang tidak sejalan dengan presiden. Salah satunya adalah pembubaran Masyumi.

6. Peran serta ABRI dalam politik

ABRI yang awalnya mempunyai tugas, peran, dan wewenang dalam pertahanan dan keamanan negara diberikan peran sosial politik juga. Angkatan Darat termasuk yang mempunyai peran besar di sini. Peran dan fungsi ABRI yang demikian selanjutnya mempertajam konflik politik.

Puncaknya setelah pemberontakan G30S/Pki, presiden mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Kekuasaan demokrasi terpimpin berakhir karena beberapa penyebab antara lain :

Demokrasi terpimpin tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, Pancasila dan UUD 1945.
Situasi politik dan terutama ekonomi yang memburuk. Dengan harga semakin tinggi sementara ketersediaan kebutuhan pokok sangat sulit.