Penyebab ketidakstabilan politik pada awal kemerdekaan

Politik di Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil dikarenakan :

• Adanya pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia  pada masa itu masih terlibat bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu untuk tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) dan atas nama pihak Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu yaitu Amerika dan Inggris. Pemerintahan bangsa Indonesia pada waktu itu memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan.

Pembahasan

Sejarah Politik Indonesia di Masa Awal Kemerdekaan

Pada saat Indonesia baru saja menjadi sebuah negara yang merdeka, pemerintah Indonesia pada saat itu masih belum dapat mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para founding fathers kita atau para pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk bangsa Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan bahwa Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara.  

Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan bangsa Indonesia kepada Soekarno-Hatta. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun ada Dewan Pertimbangan Agung, Presiden  Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) kemudian untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan tiga maklumat.

• Maklumat Pertama, Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi tentang ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif.
• Kedua, Maklumat Pemerintah yaitu pada tanggal 3 November tahun 1945, berisi tentang mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia.
• Ketiga, Maklumat Pemerintah yaitu pada tanggal 14 November 1945, yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke arah sistem demokrasi parlementer.

Kumpulan dari peristiwa sejarah Indonesia mencatat bahwa dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Karena pemerintahannya bersifat parlementer, Presiden Soekarno perlu membentuk suatu kabinet lagi. Tetapi kabinet-kabinet bentukan Presiden Soekarno tersebut tidak ada yang bertahan lamahal ini terjadi karena pada saat itu, masih ada banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia, baik dari dalam maupun tantangan dari luar negeri. Salah satu di antaranya adalah karena pada saat itu Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia.

Konflik yang terjadi antarabangsa Indonesia dan Belanda tentu saja menggemparkan sejarah politik Indonesia hingga pada akhirnya ditengahi oleh organisasi perdamaian dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB). Meskipun sebenarnya berbagai perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Roem-Royen sudah pernah dilakukan kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu atas kegigihan perjuangan seluruh bangsa Indonesia akhirnya memperoleh kedaulatan mutlak dan diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang politik pada awal kemerdekaan Indonesia pada link

https://brainly.co.id/tugas/30096124

Materi tentang perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan pada link https://brainly.co.id/tugas/15965733

Detail jawaban

Kelas               : SMP/SMA

Mapel              : Sejarah

Bab                  : -

Kode                : -

#JadirankingSatu