mengapa pada masa demokrasi liberal indonesia situasi politik diwarnai dengan konflik antarkelompok sosial?

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem parlemanter yang mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan di prokalmasikan dan kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstuktif sesudah kemerdekan dicapai. Karena lemahnya benih demokrasi sistem perlementer menberi peluang untuk mendominasi partai politik dan dewan perwakilan rakyat.

UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara berserta menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena partai politik usia kabinet pada masa ini tidak bertahan cukup lama. Koalisi yang dibangun enggan gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Disamping itu ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realitis dalam konstelasi politik padahal kekuatan yang penting yaitu presiden yang tidak lain bertindak sebagai “rubber stamp president” yang bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Faktor yang semacam ini, ditambah dengan tidak mampunya anggota partai yang tergabung dalam konsituante untuk mencapai konsensus menegenai dasar negara untuk UU baru, mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan dekrit presiden 5 juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945, dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlemanter.

maaf kalau salah

semoga bermanfaat